Diakhir sambutannya Pj. Gubernur NTT mengharapkan “melalui momen kegiatan hari ini sangatlah strategis untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT untuk melakukan evaluasi sejauh mana pencapaian yang telah kita lakukan. Dengan adanya kegiatan ini, kita diharapkan dapat melihat secara jernih kendala maupun potensi dalam menjalankan strategi PUG pada setiap program pembangunan. Saya berharap agar peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mempersiapkan komponen materi yang digunakan untuk kegiatan ini secara sungguh – sungguh sehingga kegiatan evaluasi ini tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas tahunan saja” harap beliau.
“Pemerintah Pusat akan menilai komitmen dan keseriusan kita dengan pemberian penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Kita semua tentunya mengharapkan agar kita dapat memperoleh penghargaan tersebut. Saya berharap kita tidak semata-mata mengejar penghargaan, namun harus berorientasi pada terwujudnya pembangunan yang berspektif gender yang akan memberikan dampak yang positif bagi perempuan, laki-laki dan juga anak. Mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan NTT Maju dan Sejahtera melalui strategi Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan pembangunan di daerah ini” Tegas Ayodhia.
Senada dengan hal tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Drg. Lien Adriany, M.Kes juga menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk mengevaluasi guna dapat mengukur capaian dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di masing – masing pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kab/kota dan hasil tersebut sekaligus sebagai acuan pemberian pengahargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2023 yang akan ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2023.
“APE sendiri merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah prov dan kab/kota dalam komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender” ujarnya.
Ia juga menyampaikan “Data di tingkat provinsi tahun 2023 salah satu bagian dari komponen prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu pencapaian penganggaran yang responsif gender masih terdapat 43% Perangkat Daerah yang belum memilki dokumen gender analisis _pathway_ dan gender _budget statement_ sedangkan ditingkat kab/kota hasil koordinasi yang telah dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat 50% kab/kota yang belum melaksanakan prasayarat PUG” ungkapnya.
Sehingga ia mengharapkan “dengan adanya workshop Pendampingan Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 ini kami berupaya seoptimal mungkin dan tentunya dengan dukungan Bapak/Ibu sekalian di masing–masing Perangkat Daerah baik ditingkat Provinsi maupun kab/kota untuk mensukseskan evaluasi PUG tahun 2023 dan jika Tuhan berkenan kita bisa mendapat bonus meraih penghargaan APE pada tahun 2023 sehingga melalui workshop pendampingan teknis ini, kita akan berupaya untuk memperbaiki dan menata kembali penyelenggaraan PUG Prov. NTT,” harapnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
