Kupang,PotretNTT.Com-Bertempat di Ruang Rapat Gubernur NTT, Penjabat Gubernur Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC didampingi Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri melalui zoom meeting.
Mengawali Rakor tersebut terlebih dahulu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan perkembangan hingga kondisi terkini inflasi yang terjadi di Indonesia.
“Dari hasil rilis BPS kami mengingatkan bahwa inflasi di bulan Agustus _year on year_ sebesar 3,27%. Ini terjadi kenaikan sedikit dari bulan Juli yaitu 3,08%, tapi angka ini jika dibandingkan periode yang sama Agustus Tahun 2022 yang inflasinya dipicu oleh adanya kenaikan harga BBM penyesuaian kenaikan BBM ditingkat Global di tahun lalu sehingga cukup tinggi yakni 3,87%. Namun kalau kita melihat data dari bulan Juli ke bulan Agustus sebetulnya terjadi deflasi yaitu minus 0,02% jadi ada penurunan secara umum. Kemudian kalau kita melihat dari bulan Desember 2022 ke Agustus 2023 inflasinya 1,43% artinya cukup terkendali. Namun yang perlu kita waspadai ada beberapa komoditas penyumbang diantaranya minggu lalu kita membicarakan yang utama adalah beras, cabe rawit dan cabe merah. Cabe rawit dan cabe merah ini kita harapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah terutama yang defisit dan terjadi kenaikan harga”, Papar Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri Tito menjelaskan terkait dengan adanya inovasi dari pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya inflasi beras.
“Kemudian untuk masalah beras, disamping kita memperkuat untuk serapan dan produksi dalam negeri, dari BULOG dan Badan Pangan juga sedang bekerja keras untuk memperkuat cadangan stok beras pemerintah termasuk mekanisme dengan importasi dari luar negeri. Disamping itu untuk menekan kenaikan harga beras juga dilakukan intervensi di tingkat pusat oleh Badan Pangan Nasional, BULOG, semuanya sedang bekerja disamping mekanisme bantuan sosial Kementerian Sosial. Kita harapkan di daerah juga untuk mengecek cadangan beras di daerah masing-masing melalui kerja sama dengan Bulog, kemudian juga mengecek setiap hari kenaikan harga beras di daerah masing-masing untuk dicarikan solusi diantaranya dengan memberikan bantuan sosial dari pemerintah daerah masing-masing baik dari dana anggaran reguler Bansos maupun juga belanja tidak terduga. Juga bisa diintervensi melalui subsidi logistik, sehingga harga di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau tidak terjadi kenaikan yang sangat tinggi yang sulit dijangkau masyarakat. Diharapkan juga inovasi dn kreasi dari Pemerintah Daerah baik kepala daerah maupun satgas pangannya untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat”, Jelas Mantan Kapolri tesebut.
Sejalan dengan hal diatas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH dalam kesempatan tersebut juga memaparkan terkait upaya meminimalisir terjadinya inflasi beras.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
