Nama Kabupaten Rote Ndao kembali berkibar di panggung nasional. Dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026 di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026), Rote Ndao dinobatkan sebagai Kabupaten Terentaskan Paling Progresif.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kepada Bupati Rote Ndao Paulus Henuk,SH.
Tidak berhenti menerima penghargaan, Paulus juga tampil sebagai narasumber dalam forum nasional tersebut. Ia berbagi pengalaman tentang strategi Rote Ndao menjaga capaian pembangunan setelah berhasil terentaskan dari daerah tertinggal.
Di bawah tantangan sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, ekonomi Rote Ndao mencatat lonjakan dari 3,21 persen pada 2024 menjadi 7,96 persen pada 2025, tertinggi di NTT.
Paulus menegaskan, penghargaan bukanlah garis akhir.
Pertumbuhan harus diubah menjadi kekuatan ekonomi yang permanen melalui investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi lokal, penguatan PAD dan pengembangan potensi daerah, termasuk K-SIGN.
Bagi Paulus, capaian ini adalah hasil perjuangan bersama lintas generasi pemerintahan dan masyarakat Rote Ndao.
“Terentaskan bukan berarti perjuangan selesai. Ini adalah energi baru untuk bekerja lebih keras,” menjadi pesan kuat dari pemimpin yang membawa Rote Ndao berdiri percaya diri di panggung nasional.
Dari ujung selatan Indonesia, Rote Ndao kini tidak hanya berbicara tentang keterbatasan. Rote Ndao sedang menunjukkan bahwa dengan persatuan, kerja keras dan kepemimpinan yang berani berjuang, daerah kepulauan pun mampu menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PotretNTT.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
