Namun usai kunjungan tersebut, beredar potongan video di media sosial yang memperlihatkan Gubernur Melki sedang melihat telepon genggamnya saat Wakil Presiden berdialog dengan masyarakat. Hal itu kemudian memunculkan beragam komentar dari warganet dan menimbulkan persepsi seolah-olah Gubernur tidak fokus dan sibuk dengan gawainya sendiri.

“Situasi yang sebenarnya berbeda dari apa yang terlihat dalam satu frame foto atau video tersebut, saat itu Gubernur Melki dengan hp nya, sedang mencatat poin-poin penting yang berlangsung dalam dialog tersebut. Secara teknis operasional, setiap orang punya cara sendiri dalam bekerja khususnya dalam catat-mencatat, apalagi, situasinya berlangsung di lapangan,” jelas Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lery Rupidara,

Lery Rupidara Kembali mengingatkan kita bahwa penggunaan perangkat digital dalam aktivitas pemerintahan saat ini sudah menjadi hal yang lazim dan meluas. Tidak sekadar alat komunikasi tetapi alat untuk mencatat arahan, melakukan koordinasi cepat dan sebagainya untuk tujuan tujuan yang positif dan konstruktit.

“Potongan video atau gambar tersebut kita pahami sebagai cara seseorang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti saya kemukakan di atas, Gubernur Melki memang terbiasa dengan menggunakan HP untuk mencatat, merespons secara cepat berbagai hal dan ini sama sekali jauh dari interpretasi tidak focus ataupun interpretasi lainnya. Sah sah saja jika ada persepsi seolah olah gubernur tidak fokus tetapi yang sebenarnya terjadi adalah seperti yang saya jelaskan itu. Gubernur sebagai pemimpin masyarakat dan daerah ini menaruh apresiasi dan berterima kasih atas kunjungan bapak Wapres berikut dialog-dialog bersama masyarakat yang berlangsung di lapangan berikut berkomitmen untuk langkah-langkah tindak lanjutnya.” Jelasnya.

Menurut Lery, seperti orang kebanyakan, ia menyadari betul bahwa membangun kesamaan pengertian diantara begitu banyak orang memang bisa berujung salah tafsir.

Kunjungan kerja ini merupakan bentuk implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional serta hilirisasi komoditas unggulan daerah. Pemerintah berkomitmen agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, melainkan mampu mengembangkan industri pengolahan lokal demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam dialog tersebut, Wapres menilai potensi budidaya rumput laut di wilayah tersebut sangat besar, namun belum dimaksimalkan secara optimal.

“Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan,” ujar Wapres.

Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, perwakilan dari sekitar 300 petani rumput laut Desa Daiama menyampaikan sejumlah kendala di lapangan. Mereka mengeluhkan keterbatasan fasilitas penunjang dan mengajukan permohonan bantuan berupa tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm, bibit unggul, sampan fiber, hingga mesin ketinting kapasitas 0,5 GT.

Menanggapi keluhan tersebut, Wapres mengakui bahwa pola budidaya yang diterapkan masyarakat setempat masih sangat tradisional. Kondisi ini dinilai membatasi volume produksi yang seharusnya bisa jauh lebih melimpah.

“Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali. Jadi ini mungkin ke depan butuh alat-alat pengering, gudang, dan juga mungkin perlu dibutuhkan juga pabrik packaging di sini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres memuji kualitas rumput laut asal Rote Ndao yang dikenal memiliki kandungan karaginan yang sangat tinggi dibandingkan daerah lain. Keunggulan kompetitif inilah yang menjadi landasan kuat mengapa hilirisasi industri rumput laut harus segera dieksekusi di tanah Rote.

Kedatangan Presiden Prabowo beserta rombongan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 tersebut disambut hujan gerimis yang mengguyur Kota Kupang.

Selain Pj. Gubernur NTT, Presiden Prabowo yang mengenakan pakaian berwarna abu-abu tersebut juga disambut oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI, Agus Subianto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni, Kapolda NTT Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, Komandan Resor Militer (Danrem) 161 Wira Sakti Kupang, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, Komandan Lanud El Tari, Marsma TNI Djoko Hadipurwanto, Danlantamal VII Kupang, Laksamana Pertama TNI I Putu Darjatna, M.Tr. Opsla, serta unsur Forkopimda Provinsi NTT lainnya.

Setibanya di Kupang, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menginap untuk istirahat sebelum memulai kegiatan esok harinya.

Turut hadir mendampingi Pj. Gubernur NTT dalam kesempatan tersebut Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Regina Maria.

Dua pelajar terpilih yang mewakili Provinsi NTT sebagai anggota Paskibraka Nasional 2024 tersebut yakni Frumentius Arison Ngongo, yang merupakan siswa kelas XI SMAK St Alfonsus Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya serta Jessica Kristin Henuk, siswi kelas XI SMAN 1 Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

Kebanggaan bagi kedua putra putri terbaik NTT tersebut bersama 74 anggota Paskibraka Nasional 2024 lainnya, dikarenakan mereka mengemban tugas sebagai Paskibraka pada perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia yang perdana diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, pada 17 Agustus yang lalu.

Mereka dibagi ke dalam tim Nusantara Baru dan tim Indonesia Maju. Tim Nusantara Baru bertugas dalam upacara kenaikan bendera pusaka pada pagi hari, sementara tim Indonesia Maju bertugas pada penurunan bendera pada sore hari. Setiap tim terbagi dalam formasi 17, 8, dan 45.

Ayodhia pada kesempatan tersebut mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada kedua pelajar anggota Paskibraka Nasional 2024 perwakilan NTT tersebut.

“Selamat, karena telah melaksanakan tugas sebagai Paskibraka dengan baik. Masyarakat NTT sangat bangga dengan kalian, karena telah mewakili NTT dan melaksanakan dengan baik tugas sebagai anggota Paskibraka Nasional di IKN”, ujar Pj. Gubernur NTT.

Kegiatan yang diselenggarakan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh perwakilan anggota Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota Seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan, di antaranya menginventarisir masalah dan kerawanan tahapan kampanye berdasarkan pengalaman pemilu 2019 dan berdasarkan analisis terhadap isu kampanye pemilu saat ini, penyamaan tafsir, persepsi, dan pemahaman antara stakeholder dan pengawas pemilu di seluruh tingkatan mengenai pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye, memperoleh masukan dari instansi/lembaga akademisi, masyarakat sipil yang berkaitan dalam pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye, nenentukan peta jalan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu.

Pj Gubernur NTT dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya Provinsi NTT menjadi tempat penyelenggara Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Saya, atas nama Pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dipilihnya Nusa Tenggara Timur sebagai tempat pelaksanaan Rakornas ini. Selamat datang di Bumi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak/Ibu Pimpinan Kementerian/Lembaga, Narasumber, dan peserta yang telah menghadiri kegiatan ini,” ucap beliau.

Lanjutnya ia menjelaskan “Kita akan segera memasuki tahapan-tahapan penting menuju Pemilihan Umum 2024, yakni tenggat waktu Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, batas waktu Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif, yang kemudian diikuti dengan masa kampanye selama 75 hari sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang “Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang””, ujar Ayodhia.

Ia mengharapkan Bawaslu selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat selalu konsisten berperan penting dalam mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu, dan dapat bekerja dengan sangat optimal untuk meminimalisasi potensi pelanggaran, khususnya dalam masa kampanye.

“Melalui Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu dari pusat sampai daerah merupakan forum strategis untuk menyatukan pemahaman dan persepsi terhadap regulasi yang sudah ada maupun ketentuan teknis Peraturan Bawaslu.” Jelas beliau.

“Semoga materi-materi yang disampaikan oleh para Narasumber dapat meningkatkan pengetahuan bersama sekaligus mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pengawasan kampanye sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing,” lanjut Pj. Gubernur.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Menteri Perhubungan RI Dr. (H.C.) Ir. Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC, jajaran Forkopimda, para ASN, Pelajar, Mahasiswa dan juga Masyarakat.

Menteri Perhubungan RI Dr. (H.C.) Ir. Budi Karya Sumadi dalam sambutannya menyampaikan, momentum perayaan HMN kali ini sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas Strategis Nasional ( _Major Project_ ) di Provinsi NTT.

“Perayaan Puncak HMN ke-59 di Kota Kupang, ini menjadi momentum strategis untuk kami sampaikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas Strategis Nasional ( Major Project ) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berhasil diselesaikan dan juga ditargetkan selesai di akhir tahun 2023 sampai 2024 sebagai Janji Prioritas Bapak Presiden untuk Provinsi NTT,” ungkap Menteri Budi.

Ia menambahkan Peringatan Hari Maritim Nasional tahun kali ini mengusung tema “Layar Terkembang Manuju Indonesia Maju”, selaras dengan background perayaan puncak HMN berupa atraksi kapal oleh para nelayan dan TNI yang indah.

Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Nusa Teggara Timur sebagai lokasi penyelenggaraan puncak Hari Maritim Nasional.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi NTT dalam hal ini Kota Kupang sebagai venue Perayaan Hari Maritim Nasional. Perayaan acara ini juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya maritim secara optimal dan berkelanjutan yang harus disertai dengan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Penjabat Gubernur Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC.

Ayodhia mengungkapkan bahwa sebagai daerah bercirikan kepulauan, NTT memiliki potensi yang besar di sektor kelautan dan perikanan.

“Potensi Perikanan Tangkap NTT mencapai 393.360 ton per tahun, namun pemanfaatannya baru sekitar 48%. Potensi lahan rumput laut mencapai 89.110,10 Ha dan baru dimanfaatkan sekitar 16%. Adapun, potensi lahan garam di NTT mencapai 52 ribu Ha dengan pemanfaatan sekitar 11 ribu hektar. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari laut dan pulau-pulau kecil juga merupakan potensi maritim NTT yang dapat dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat, tentunya potensi disektor kelautan dan perikanan NTT ini adalah kekayaan yang mampu menumbuhkan ekonomi dari sektor tersebut,” tambah beliau.

“Berbagai upaya terus kami lakukan untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman melalui kebijakan, penganggaran, maupun kolaborasi lintas-pemangku kepentingan. Kami juga terus menggelorakan Gerakan Masuk Laut (GEMALA) agar masyarakat NTT tidak lagi memunggungi laut.”

Pada kesempatan ini, Penjabat Gubernur juga menyampaikan sejumlah harapan masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTT, di antaranya.

Wacana perubahan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres di sampaikan oleh Menteri Polhukam Mahfud MD dalam acara konsolidasi kebangsaan di hotel kuningan Jakarta selatan,Jumat,(08/09/2023)

Dikatakan Mahfud MD,ia sepakat dengan rencana perubahan jadwal sesuai
dalam draf PKPU yang baru dimana KPU mengusulkan pendaftaran capres dan cawapres 2024 di majukan menjadi 10 hingga 16 oktober 2023

Mahfud MD memastikan tahapan pemilu sejauh ini berjalan dengan baik. Ia mengatakan meski jadwal pendaftaran di majukan namun jadwal pencoblosan tetap sesuai tahapan KPU yakni 14 Februari 2024

Terkait hal ini,Komisioner KPU Idham Kholik menjelaskan bukan merubah atau memajukan jadwal pendaftaran capres dan cawapres namun KPU hanya sekedar menyesuaikan dengan perubahan norma yang terdapat dalam undang-undang pemilu.

Idham Kholik menyampaikan,pada bulan Desember 2022 Pemerintah menerbitkan perpu pemilu yang kemudian pada tahun 2023 perpu tersebut di undangkan menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2023.

Salah satu ketentuan yang di ubah dalam undang-undang nomor 7 tahun 2023 adalah berkenaan dengan pasal 276 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2023 di mana kampanye di mulai setelah 15 hari penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU

Sebagaimana diketahui, dikarenakan masa kampanye mulai 28 November 2023 maka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023.

Berpedoman pada jadwal kampanye ini maka setidaknya Tanggal 13 November 2023 sudah harus ada nama Capres dan Cawapres yang di tetapkan oleh KPU. Tutur Idham Kholik

Acara serah terima jabatan tersebut ditandai dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai Gubernur NTT periode 2018-2023 kepada Ayodhia Kalake selaku Pj Gubernur NTT yang baru.

Turut hadir dalam acara Sertijab tersebut Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 Josef Adreanus Nae Soi, Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni, Wakil Ketua DPRD NTT Ince Sayuna, Unsur Forkompimda Prov. NTT, Pj Ketua TP PKK Prov. NTT Sofiana Milawati, Ketua TP PKK Prov. NTT periode 2018-2023 Julie Sutrisno Laiskodat, Wakil Ketua TP PKK Prov. NTT periode 2018-2023 Maria Fransiska Djogo, dan juga Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemprov. NTT.

Dalam momentum tersebut, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan ucapan selamat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab serta pengabdian kepada Ayodhia Kalake selaku Pj Gubernur NTT yang baru. Viktor Laiskodat pun juga menitipkan pesan kepada Pj Gubernur NTT sebagai penerusnya tersebut dalam menahkodai “Bumi Flobamorata”.

“Pak Penjabat Gubernur NTT, Saya menyerahkan memori jabatan Gubernur ini kepada Pak Penjabat. Selamat mengabdi dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih baik lagi. Kami titipkan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tercinta ini untuk keberlanjutan NTT bangkit menuju NTT Sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.” Ucap VBL kepada Pj Gubernur Ayodhia Kalake disertai tepuk tangan para undangan yang hadir pada saat itu.

Pj Gubernur Ayodhia Kalake dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi atas pengabdian Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi selama memimpin NTT serta mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam tugasnya sebagai Pj. Gubernur NTT yang baru.

“Terima kasih kepada Bapak Viktor Laiskodat dan Bapak Josef Nae Soi, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT masa bhakti 2018-2023 atas segala dedikasi dan pengabdiannya kepada Provinsi NTT. Melalui momentum yang bermartabat ini, saya mengajak kita semua untuk satukan kekuatan, kita maanfaatkan potensi yang ada. Mari bersama kita bangun tekad untuk membuat NTT lebih baik lagi.” Jelas Ayodhia Kalake.

Berikut Profil Singkat Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake yang merupakan pria berdarah Adonara.

Ayodhia Kalake bersama 8 orang Pj. Gubernur lainnya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Selasa (5/9/2023) pagi.

Delapan Penjabat Gubernur lainnya yang dilantik Mendagri tersebut yakni :
1. Mayjen. TNI. (Purn), Hasanuddin sebagai Pj. Gubernur Prov. Sumatera Utara,
2. Bey Machmudin sebagai Pj. Gubernur Prov. Jawa Barat,
3. Komjen. Pol. (Purn), Nana Sudjana sebagai Pj. Gubernur Prov. Jawa Tengah,
4. Irjen. Pol. (Purn), Sang Made Made Mahendra Jaya sebagai Pj. Gubernur Prov. Bali,
5. Harrison sebagai Pj. Gubernur Prov. Kalimantan Barat,
6. Bachtiar sebagai Pj. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan,
7. Komjen. Pol. (Purn), Andap Budhi sebagai Pj. Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara,
8. Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai Pj. Gubernur Prov. Papua.

Pelantikan Pj Gubernur tersebut juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Acara Pelantikan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Dan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2023 tersebut dijelaskan bahwa Pj. Gubernur akan menjabat paling lama satu tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan pada 5 September 2023 hari ini.

Setelah Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan Pengucapan Sumpah Janji Jabatan yang dipandu langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan diikuti serentak oleh masing-masing Pj Gubernur yang didampingi langsung oleh para rohaniawan.

Ada dua sesi gladi yang dipandu tim protokol Kemendagri. Pertama gladi pelantikan Penjabat Gubernur dan kedua gladi pelantikan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK.

Gladi yang dilaksanakan oleh Protokol Kemendagri tersebut merupakan persiapan akhir menjelang acara Pelantikan yang direncanakan akan dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo di Sasana Bakti Praja, Gedung C, Kantor Kemendagri. Acara pelantikan tersebut dijadwalkan akan dimulai pukul 09.00 WIB dengan menghadirkan unsur Forkopimda dari masing-masing daerah.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia Kalake sebagai Penjabat Gubernur NTT menggantikan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Adreanus Nae Soi, yang akan berakhir masa jabatannya esok hari, tepatnya 5 September 2023. Presiden Jokowi diinformasikan telah memutuskan 10 Penjabat Gubernur untuk 10 provinsi yang masa jabatannya berakhir pada September 2023. Ayodhia Kalake ditunjuk bersama 9 pejabat eselon I lainnya, sebagai Pj Gubernur.

Ke-10 nama Penjabat Gubernur itu adalah Hassanudin (Sumatera Utara), Bey T. Machmuddin (Jawa Barat), Nana Sudjana (Jawa Tengah), Sang Made Mahendra Jaya (Bali), Ridwan Rumasukun (Papua), Ayodhia Kalake (Nusa Tenggara Timur), Lalu Gita Ariadi (Nusa Tenggara Barat), Harrison Azroi (Kalimantan Barat), Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara), dan Bachtiar Baharuddin (Sulawesi Selatan).