Hadir mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), A. Koswara, turun langsung ke wilayah pulau terluar tersebut guna mempererat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Kepala Bagian Umum Pengelolaan Kelautan DJPRL KKP, Titus Pramono, menjelaskan bahwa kolaborasi ini juga diwujudkan dengan menghidupkan kembali tradisi perlombaan HUT RI di Kecamatan Rote Timur dan Landu Leko. Kegiatan semarak 17-an di wilayah ini diketahui sempat terhenti selama lima tahun pascapandemi COVID-19.

“Informasi dari Pak Camat Rote Timur, hampir lima tahun setelah COVID-19 tidak pernah ada perlombaan yang menyemarakkan HUT RI. Oleh karena itu, KKP berkoordinasi dan berkolaborasi agar pesta rakyat ini bisa kembali diadakan,” ujar Titus Minggu (16/08/2026).

Selain menyokong biaya operasional dan hadiah perlombaan, KKP bersama mitra BUMN menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan ekonomi berupa Bantuan untuk kegiatan gereja di wilayah Majelis Klasis Rote Timur, mencakup sarana pelatihan usaha peternakan ayam petelur bagi jemaat,

Pada sektor ektor Pendidikan Penyaluran KKP menyalurkan dana operasional serta pembenahan sarana dan prasarana bagi 14 sekolah di Rote Timur yang berada di sekitar kawasan proyek.

Selain itu Sektor Lingkungan dan Wisata: Penanaman lebih dari 200 bibit mangrove, aksi bersih sampah pesisir di Pantai Papela yang melibatkan 200 warga, Bimtek digitalisasi wisata bahari (Lautra) untuk 100 peserta, serta edukasi Sekolah Pesisir dan Laut (SPI) bagi 100 siswa SMP.

Titus menjelaskan, Aksi nyata ini difokuskan pada kawasan yang terdampak pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN). Program strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 17 Tahun 2025 guna mengurangi ketergantungan impor garam nasional, mengingat produksi dalam negeri saat ini baru menyuplai sekitar 2 juta ton dari total kebutuhan 5 juta ton per tahun.

“Harapannya, jika Kawasan Sentra Industri Garam Nasional ini berhasil, kita mampu mengurangi atau bahkan menghentikan impor garam,” tegas Titus.

Petson S. Hangge.S.Sos., menegaskan bahwa kabar mengenai adanya wartawan yang menerima uang dari kegiatan Expo UMKM di Lapangan Christian Nehemia Dillak, Ba’a, adalah tidak benar.

“Atas nama panitia, saya mohon maaf kepada teman-teman media. Terkait pencatutan wartawan menerima uang dari Expo UMKM pada pameran itu tidak benar. Itu adalah kelalaian kami,”Ujarnya Petson.

Ia menjelaskan bahwa pihak panitia tidak pernah berniat mencemarkan nama baik atau merugikan profesi jurnalis. Munculnya isu tersebut murni akibat kekeliruan dan kurangnya kehati-hatian panitia dalam proses negosiasi serta penyampaian informasi. Kesalahan ini diakuinya akan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi panitia ke depan.

Isi polemik ini bermula dari pengakuan sejumlah pemilik stan yang merasa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Koordinator Peserta Pameran, Guntur Bartels (GB). Guntur sebelumnya membantah tudingan mencatut nama polisi maupun wartawan.

Guntur mengonfirmasi telah mengumpulkan dana sekitar Rp40 juta dari peserta yang seluruhnya diserahkan kepada Petson selaku Ketua Panitia untuk memenuhi kebutuhan operasional pameran, seperti pencahayaan, tata suara, listrik PLN, hingga hadiah hiburan.

Menanggapi hal tersebut, Petson membenarkan bahwa pihak panitia telah menerima uang yang dikumpulkan oleh GB. Namun, ia menolak jika uang tersebut dikategorikan sebagai pungutan liar.

Penutupan masa sidang ini ditandai dengan disetujuinya dan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran (TA) 2025.

Mewakili Pimpinan DPRD, Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Denison Moy, S.T., yang didampingi Wakil Ketua II Drs. Lasarus Y. Pah, menegaskan bahwa penetapan Perda ini merupakan wujud kolaborasi dan fungsi pengawasan yang optimal antara pihak legislatif dan eksekutif.

Denison menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut telah melalui rangkaian penelaahan mendalam serta tahap evaluasi dan fasilitasi di tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“DPRD Kabupaten Rote Ndao dan Pemerintah Daerah dalam kebersamaan dan kemitraan telah membahas dan mengonsultasikannya ke Pemerintah Provinsi NTT untuk mendapatkan catatan korektif, kemudian menyelaraskan dan menetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025,” ujar Denison Moy dalam sambutannya.

Ia menambahkan, dinamika dan perbedaan pendapat yang muncul selama proses persidangan merupakan hal yang lumrah demi memastikan pengelolaan anggaran berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan industri garam nasional sekaligus mewujudkan swasembada garam

Ketiga menteri yang hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto

Mengurangi Ketergantungan Indonesia Terhadap Impor Garam

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan K-SIGN di Rote Ndao merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap garam impor

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Aksi nyata pengabdian masyarakat ini diinisiasi oleh tujuh mahasiswa S2 IKM Undana Kelompok Rote, yakni Maurits R.L. Sjioen, Yusuf Baidenggan, Defrima Haning, Sonya Sinlae, Luisa Haning, Linda Menno, dan Ratih Boga. Mereka berupaya menghadirkan ruang diskusi yang inklusif, edukatif, dan partisipatif agar para penyandang disabilitas dapat saling berbagi pengalaman sekaligus memahami langkah mitigasi bencana.

Dalam suasana yang hangat dan interaktif, para peserta diberikan pemahaman komprehensif mengenai potensi bencana di Rote Ndao, manajemen penanganan pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana.

Materi krusial yang disampaikan meliputi pentingnya menyiapkan Tas Siaga Bencana, pemetaan jalur evakuasi dan titik kumpul, penyusunan rencana evakuasi mandiri bersama keluarga, hingga pola komunikasi efektif dengan relawan serta petugas kebencanaan.

Peringatan keras mengenai integritas ini disampaikannya saat melantik Jesri Suek sebagai Pj. Kades Hundihopo dan Dresmal M. S. Oan sebagai Pj. Kades Faifua di Kantor Camat Rote Timur, Selasa (14/07/2026).

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Bupati Rote Ndao oleh Alda Rosita Kay. Adapun kedua penjabat yang dilantik adalah:
Jesri Suek, S.Pd sebagai Pj. Kepala Desa Hundihopo (SK Bupati Nomor: 193.a/KEP/HK/2026) dan Dresmal M. S. Oan sebagai Pj. Kepala Desa Faifua (SK Bupati Nomor: 358/KEP/HK/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Rote Timur, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat. Risart E. D. Therik, SH dan Jemi Ndolu, SE bertindak sebagai saksi pelantikan, dengan didampingi oleh Rohaniawan Pdt. Yohana Ngik-Sakala, S.Th.

Dalam sambutannya, Camat Rote Timur Meliand E. I. Bulan,S.H.,menegaskan bahwa jabatan ini merupakan amanah konstitusi sekaligus kepercayaan besar untuk membawa perubahan positif dalam masa transisi satu tahun ke depan.

Ia menginstruksikan empat poin utama kepada para penjabat baru yakni Pelayanan publik di kedua desa harus tetap berjalan cepat, ramah, dan adil tanpa ada kekosongan, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dikelola secara akuntabel dan memprioritaskan kebutuhan nyata masyarakat guna menghindari penyimpangan dan Membangun koordinasi dengan BPD dan panitia pemilihan untuk mengantarkan desa menuju pemilihan kepala desa definitif yang aman dan demokratis serta
Merangkul elemen masyarakat dan memanfaatkan peran Pendamping Desa demi tertib administrasi.

Desakan tersebut disuarakan secara tegas dalam Sidang Paripurna II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Politisi muda Partai Hanura, Feky Boelan,S.E., menjadi salah satu tokoh yang vokal menyuarakan tuntutan ini bersama Fraksi Partai PKB dan Fraksi Gabungan Ita Esa. Mereka menilai proyek yang telah berjalan lebih dari dua tahun tersebut sarat masalah karena anggaran telah dicairkan, namun progres fisik di lapangan dinilai sangat minim.
Akibatnya, proyek tersebut dinilai belum memberikan asas manfaat bagi masyarakat luas.

“Ini sudah menjadi urusan kepentingan umum. Pemerintah wajib segera menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk diperiksa secara adil dan jelas,” tegas Veky Boelan

Sikap serupa juga datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski menyatakan menerima rancangan pertanggungjawaban keuangan daerah, Fraksi PKB memberi catatan tebal agar ketidakjelasan penyelesaian proyek ini segera dituntaskan lewat jalur hukum.

Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Rote Ndao, Lasarus Y. Pah, dalam rapat paripurna pembukaan Sidang II DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Selasa (23/6/2026).

Pihak legislatif menilai capaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen, kerja keras, serta transparansi pihak eksekutif dalam mengelola keuangan daerah.

“Kami menyampaikan profisiat serta memberikan apresiasi tertinggi kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Prestasi ini merupakan bukti komitmen, kerja keras, dan transparansi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Lasarus Y. Pah di hadapan forum.

Fokus Evaluasi Konstitusional
Sidang II DPRD ini dijadwalkan berlangsung hingga 6 Juli 2026 mendatang. Agenda utamanya berfokus pada pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025.

Lasarus menegaskan bahwa persidangan ini merupakan agenda politik strategis sekaligus kewajiban konstitusional. Melalui forum ini, DPRD akan melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati bersama.

Hasil evaluasi dari persidangan ini diharapkan melahirkan catatan korektif yang strategis. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi acuan bagi pemkab untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, serta efektivitas pelayanan publik di Bumi Tii Langga pada masa mendatang.

Agenda utama sidang ini adalah Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Drs. Lasarus Yonas Pah. Turut hadir dalam pembukaan sidang, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH, Sekretaris Daerah Drs. Jonas M. Selly, MM, para anggota dewan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk,S.H., menegaskan bahwa agenda sidang ini merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang telah berjalan sepanjang tahun anggaran 2025.

Menurut Paulus, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan melonjaknya kebutuhan pembangunan di tahun 2025, Pemkab Rote Ndao tetap berkomitmen mengoptimalkan sumber daya yang ada demi pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Pertemuan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat pemilik lahan yang selama ini menanti kejelasan terkait proses ganti rugi dan kelanjutan proyek tambang garam tersebut. Mereka mengaku sangat puas dan lega setelah mendengar langsung penjelasan serta komitmen dari pemerintah daerah.

Salah satu pemilik lahan Meca Sisa yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa penjelasan Bupati telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Menurutnya, uang senilai Rp10 juta per hektar yang sebelumnya sempat dipertanyakan, telah diklarifikasi oleh Bupati sebagai uang panjar (down payment).

“Kami sebagai pemilik lahan jujur merasa sangat puas dengan penjelasan Bapak Bupati tadi, bahwa uang Rp10 juta per hektar itu merupakan uang panjar,” ungkapnya saat diwawancarai seusai kegiatan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Bupati berjanji akan segera berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Kepala Desa atau otoritas terkait untuk segera turun ke lapangan guna menyelesaikan proses pembayaran.