“Saya khawatir kita terjebak dalam pola pikir atau kebijakan yang mengabaikan kondisi faktual masyarakat Rote Ndao. Orang miskin di daerah kita ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan karakter kemiskinan di Pulau Jawa yang sampai mengemis atau meminta-minta di jalanan. Di Rote Ndao, masyarakat punya harga diri dan nilai budaya yang kuat,” tegas Veky di hadapan forum rapat.
Ia mencontohkan penetapan indikator desil rendah (seperti Desil 1–4) yang sering kali membingungkan secara fakta lapangan. Warga miskin di desa-desa Rote Ndao, kata dia, secara fisik mungkin memiliki sepeda motor atau rumah beratap seng hasil bantuan pemerintah. Namun dari sisi daya beli harian, mereka kerap kesulitan memenuhi kebutuhan pokok pangan secara konsisten.
“Orang di kampung itu ada yang punya motor karena beli dari hasil panen rumput laut atau bawang merah. Namun setelah itu, mereka belum tentu sanggup membeli beras atau makan dengan layak setiap harinya. Kalau dari luar kelihatan ada motor atau rumahnya tampak bagus karena dapat bantuan, apakah lantas mereka langsung dikategorikan tidak miskin? Kebijakan desil jangan sampai keliru membaca fakta ini,” lanjutnya.
Selain menyoroti akurasi data desil, Veky menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara program Bantuan Sosial (Bansos) dan program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat. Menurutnya, pemisahan ini krusial karena sasaran dan dampak yang ingin dicapai dari kedua jenis bantuan tersebut sangat berbeda.
“Bantuan sosial disalurkan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan mendasar dan mengatasi kesenjangan. Sementara itu, bantuan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, seperti pemberian bantuan peralatan berupa traktor atau mesin untuk mendukung usaha warga,” ujar Veky.
Ia menilai indikator penilaian teknis pada data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) kurang tepat jika diterapkan langsung pada konteks kelompok penerima bantuan di wilayah pedesaan.
“Bagaimana mungkin bantuan pemberdayaan yang ditujukan untuk kelompok usaha disamakan indikator pencapaiannya dengan bantuan sosial individual seperti sembako atau PKH? Cara perhitungan desil ini tidak pas jika diterapkan begitu saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Veky mengingatkan agar regulasi nasional dari kementerian terkait dapat menyesuaikan dengan realitas dan potensi daerah. Karakteristik kemiskinan di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah lain.
“Orang di kampung kita tidak punya lahan luas, tetapi memiliki potensi kelautan atau perikanan yang bisa dikembangkan. Karakteristik kemiskinan di daerah kita berbeda dengan di Jawa. Karena itu, kebijakan yang diturunkan harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Veky Boelan meminta Pemkab Rote Ndao beserta instansi teknis untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh dan objektif. Harapannya, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, hingga penyaluran bantuan tidak terkendala oleh indikator administratif yang kaku. tegas antara Bantuan Sosial (penenuhan kebutuhan dasar/PKH/sembako) dan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat (alat produksi seperti traktor/mesin usaha). Menurutnya, menyamakan indikator P3KE untuk kedua jenis bantuan tersebut sangat tidak tepat.
“Kebijakan yang diturunkan dari pusat harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan penyaluran bantuan terkendala oleh indikator administratif yang kaku,” pungkasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PotretNTT.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
