“Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk mendorong peningkatan nilai dan besaran investasi di daerah ini terutama untuk komoditas potensial di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi baru terbarukan. Selama ini, pertumbuhan ekonomi kita banyak ditopang oleh konsumsi baik itu konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah melalui APBD maupun APBN. Hadirnya investasi akan membuka lapangan kerja sekaligus dapat mendorong peningkatan PDRB NTT yang pada hilirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Ayodhia.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono mengungkapkan komitmen BI untuk membantu pengembangan ekonomi NTT, mengendalikan inflasi, menstabilkan harga dan melakukan pendampingan terhadap UMKM.
“Kami siap mendampingi para penenun ikat NTT, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun internasional. Begitu pun dengan pengembangan sapi karena sapi asal NTT merupakan salah satu sapi dengan kualitas terbaik. Saya mengharapkan agar BI NTT tetap menjadi advisor untuk mendorong pengembangan ekonomi NTT, tidak hanya pertanian tapi juga UMKM,” pungkas Doni Primanto.
Untuk diketahui, Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT merupakan kelanjutan dari upacara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BI Nusa Tenggara Timur yang telah dilaksanakan pada bulan Januari lalu. Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT yang dikukuhkan yakni Stefanus Donny Handoko Heatubun menggantikan I Nyoman Ariwana Atmaja yang telah diangkat menjadi Direktur pada Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas Bank Indonesia di Kantor pusat BI.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD NTT, Unsur Forkopimda NTT, Bupati Sikka, Bupati Sabu Raijua, Bupati Timor Tengah Selatan, Sekda NTT, pimpinan perbankan dan tamu undangan lainnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
