ROTE NDAO,PotretNTT.Com — Dugaan perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga memicu sorotan tajam dari tim investigasi DPD Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Rote Ndao bersama elemen masyarakat.
Pemicunya adalah klaim Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengenai kelancaran dan ketaatan prosedur penyaluran Pertamax dari SPBU 56.8510 ke sub-penyalur di daerah terpencil yang dinilai tidak sesuai kenyataan alias “asal bunyi”.
Tim investigasi DPD SMSI Rote Ndao menegaskan,Jika pernyataan pihak Pertamina dan SPBU Sangaoen secara tegas mengatakan bahwa kendaraan tersebut melakukan pembongkaran BBM kepada sub penyalur di wilayah yang dinilai jauh dari lokasi SPBU maka itu suatu kebohongan karena justru pasokan BBM belum terisi di SPBU Sangaoen tetapi melayani sub penyalur dalam kota Baa.
Tim investigasi menjelaskan fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari 10 sub-penyalur penerima pasokan, delapan di antaranya berada di dalam kawasan Kota Baa bahkan ada yang lokasinya tepat berhadapan dengan SPBU Sanggaoen milik PT Piet Mitra Jaya dan hanya dua yang berada di luar Kecamatan Lobalain. Pola distribusi ini menyebabkan pasokan Pertamax di SPBU sering kosong untuk masyarakat umum sehingga memicu kelangkaan dan lonjakan harga di Lobalain.
“Pernyataan tersebut tidak sesuai fakta lapangan. Dari 10 sub-penyalur penerima, hanya dua yang berada di lokasi jauh di luar Kecamatan Lobalain. Sisanya, delapan sub-penyalur, berada di kawasan Kota Baa. Bahkan ada yang lokasinya tepat berhadapan dengan SPBU Sanggaoen milik PT Piet Mitra Jaya,” jelas tim investigasi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PotretNTT.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
