KALABAHI,PotretNTT.Com – Kuasa Hukum Lewi Mabileti, Esau Mandala, SH., MH., meminta dengan tegas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Alor untuk segera mencopot Kepala Sekolah SD Inpres Lubala, Kepala Sekolah SMP Negeri Lubala, serta kedua Ketua Komite Sekolah tersebut. Desakan ini menyusul tudingan bahwa pihak-pihak tersebut terus memicu kegaduhan dan diduga berupaya menguasai sisa tanah milik kliennya.
Esau menjelaskan bahwa sebagian besar tanah milik Lewi Mabileti sebenarnya telah dihibahkan kepada SD Inpres Lubala sejak tahun 2009 lalu, dengan total luas mencapai 3.829 meter persegi. Namun, konflik mencuat terkait sisa tanah seluas 1.500 meter persegi yang hingga kini masih menjadi hak milik sah Lewi Mabileti. Sisa lahan inilah yang saat ini menjadi objek sengketa.
Menurut Esau, kedua Ketua Komite Sekolah, yakni Godlif Famani dan Gerson Mailani, dinilai nekat karena berencana mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat atas lahan sisa tersebut. Padahal, lahan itu jelas-jelas bukan milik sekolah.
Berdasarkan data yuridis, batas tanah SD Inpres Lubala pada bagian Selatan telah berbatasan langsung dengan tanah Lewi Mabileti sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Alor. Begitu pula dengan tanah SMP Negeri Lubala yang batas bagian Timurnya berbatasan dengan tanah Lewi Mabileti berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 atas nama Pemerintah Kabupaten Alor.
“Namun, kedua Ketua Komite Sekolah masih saja nekat memaksa ingin mengundang BPN Kabupaten Alor untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat. Padahal tanah sisa tersebut bukan milik sekolah,” ujar Esau Mandala kepada media ini Minggu (7/6/2026)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PotretNTT.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
