ROTE NDAO, PotretNTT.Com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng sejumlah BUMN dan lembaga perbankan, seperti PT Garam, Bank BNI, serta PT Nindya Karya, untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjaga pelestarian lingkungan pesisir di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hadir mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), A. Koswara, turun langsung ke wilayah pulau terluar tersebut guna mempererat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Kepala Bagian Umum Pengelolaan Kelautan DJPRL KKP, Titus Pramono, menjelaskan bahwa kolaborasi ini juga diwujudkan dengan menghidupkan kembali tradisi perlombaan HUT RI di Kecamatan Rote Timur dan Landu Leko. Kegiatan semarak 17-an di wilayah ini diketahui sempat terhenti selama lima tahun pascapandemi COVID-19.
“Informasi dari Pak Camat Rote Timur, hampir lima tahun setelah COVID-19 tidak pernah ada perlombaan yang menyemarakkan HUT RI. Oleh karena itu, KKP berkoordinasi dan berkolaborasi agar pesta rakyat ini bisa kembali diadakan,” ujar Titus Minggu (16/08/2026).
Selain menyokong biaya operasional dan hadiah perlombaan, KKP bersama mitra BUMN menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan ekonomi berupa Bantuan untuk kegiatan gereja di wilayah Majelis Klasis Rote Timur, mencakup sarana pelatihan usaha peternakan ayam petelur bagi jemaat,
Pada sektor ektor Pendidikan Penyaluran KKP menyalurkan dana operasional serta pembenahan sarana dan prasarana bagi 14 sekolah di Rote Timur yang berada di sekitar kawasan proyek.
Selain itu Sektor Lingkungan dan Wisata: Penanaman lebih dari 200 bibit mangrove, aksi bersih sampah pesisir di Pantai Papela yang melibatkan 200 warga, Bimtek digitalisasi wisata bahari (Lautra) untuk 100 peserta, serta edukasi Sekolah Pesisir dan Laut (SPI) bagi 100 siswa SMP.
Titus menjelaskan, Aksi nyata ini difokuskan pada kawasan yang terdampak pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN). Program strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 17 Tahun 2025 guna mengurangi ketergantungan impor garam nasional, mengingat produksi dalam negeri saat ini baru menyuplai sekitar 2 juta ton dari total kebutuhan 5 juta ton per tahun.
“Harapannya, jika Kawasan Sentra Industri Garam Nasional ini berhasil, kita mampu mengurangi atau bahkan menghentikan impor garam,” tegas Titus.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PotretNTT.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
