Jakarta,PotretNTT.Com-Bertempat di Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/9/2023) siang dilaksanakan Gladi pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur oleh Protokoler Kemendagri.
Ada dua sesi gladi yang dipandu tim protokol Kemendagri. Pertama gladi pelantikan Penjabat Gubernur dan kedua gladi pelantikan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK.
Gladi yang dilaksanakan oleh Protokol Kemendagri tersebut merupakan persiapan akhir menjelang acara Pelantikan yang direncanakan akan dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo di Sasana Bakti Praja, Gedung C, Kantor Kemendagri. Acara pelantikan tersebut dijadwalkan akan dimulai pukul 09.00 WIB dengan menghadirkan unsur Forkopimda dari masing-masing daerah.
Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia Kalake sebagai Penjabat Gubernur NTT menggantikan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Adreanus Nae Soi, yang akan berakhir masa jabatannya esok hari, tepatnya 5 September 2023. Presiden Jokowi diinformasikan telah memutuskan 10 Penjabat Gubernur untuk 10 provinsi yang masa jabatannya berakhir pada September 2023. Ayodhia Kalake ditunjuk bersama 9 pejabat eselon I lainnya, sebagai Pj Gubernur.
Ke-10 nama Penjabat Gubernur itu adalah Hassanudin (Sumatera Utara), Bey T. Machmuddin (Jawa Barat), Nana Sudjana (Jawa Tengah), Sang Made Mahendra Jaya (Bali), Ridwan Rumasukun (Papua), Ayodhia Kalake (Nusa Tenggara Timur), Lalu Gita Ariadi (Nusa Tenggara Barat), Harrison Azroi (Kalimantan Barat), Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara), dan Bachtiar Baharuddin (Sulawesi Selatan).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
