Pungutan ini dinilai tidak transparan dan semakin mencekik leher petani kecil yang saat ini bahkan tidak memiliki kepastian apakah padi mereka bisa diselamatkan. Hingga saat ini, urgensi dan dasar aturan dari pungutan tersebut masih menjadi tanda tanya besar di kalangan warga.
Senada dengan Kondrat, Agustinus Nuan juga menyoroti bobroknya kinerja pengelola air. Ia memprediksi hasil panen kali ini akan anjlok drastis.
“Paling hanya mencapai 50 persen, itu pun hanya dinikmati segelintir orang. Masalah bermula dari keterlambatan penanganan pipa yang rusak. Pengelola seolah membiarkan kondisi itu tanpa tindakan cepat,” kata Agustinus.
Meskipun belakangan ada upaya perbaikan, langkah tersebut dinilai sudah terlambat karena tanaman padi sudah terlanjur menguning dan mengalami kekeringan permanen.
Para petani kini mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk tidak tinggal diam. Mereka menuntut audit istribus air guna memastikan fasilitas atau bantuan pemerintah digunakan untuk kepentingan seluruh petani, bukan monopoli oknum.
“Air ini milik bersama, bukan milik pribadi ketua. Kami butuh keadilan agar dapur kami tetap bisa mengepul,” pungkas para petani di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Ketua Lokasi maupun pengelola terkait belum memberikan klarifikasi resmi mengenai tudingan nepotisme dan pungutan biaya tersebut. Jika dalam sepekan ke depan tidak ada solusi konkret, dipastikan kerugian besar akibat gagal panen total akan menjadi kenyataan pahit bagi petani Modale.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
