Soroti Krisis Nakes di Ndao Nuse, Veky Boelan Desak Pemerintah Naikkan Insentif Nakes 

Avatar photo
Reporter : Mekris Ruy Editor: Yeri Sula
IMG 20260506 WA0039
Foto : Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao,Veky Boelan

ROTE NDAO,PotretNTT.Com – Polemik penutupan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ndao Nuse akibat minimnya tenaga medis mendapat respons serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa, (5/5/2026) bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Rote Ndao Veky Boelan dari fraksi partai Hanura secara tegas meminta pemerintah menaikkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah tersebut.

IMG 20260506 WA0031
Foto : Komisi II DPRD Kabupaten Rote Ndao Saat Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Jajaran Pemerintah Terkait Krisis Nakes di Ndao

Agenda rapat dengar pendapat ( RDP) tersebut di pimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Rote Ndao, Meksi Mooy, S.Pd,(GOLKAR) dan dihadiri pula oleh wakil ketua dan sekretaris serta para Anggota Komisi II DPRD Rote Ndao, yakni : anggota DPRD dari dapil 2, Jufry Laela (PAN), Feky M. Boelan, S.E  (HANURA), Zyiandri Daud,ST, (PDI-PERJUANGAN) Firlot Pellokila (GERINDRA), dan Dapil 1 Melkianus F. Haning, S.Pd, MM,(PKB), Sementara Dapil 3, Dering Feoh,M.Pd,(PDI-P) dan Mersianus Tite (HANURA).

Sementara itu, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao menghadirkan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao, Maria Isabela,S.K.M.,MPH, Kepala Puskesmas Ndao Stanislaus Pon, A.Md.Kep dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rote Ndao,Ernest Sula,S.Pd

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Rote Ndao Veky M Boelan,S.E., dari Fraksi Hanura mengusulkan agar anggaran sisa (Silpa) atau alokasi dana dari sumber lain di Dinas Kesehatan dialihkan untuk menambah kesejahteraan para nakes di Ndao Nuse. Ia mengusulkan kenaikan insentif dari yang sebelumnya Rp.1.000.000 menjadi Rp2.000.000 per orang setiap bulan.

“Anggaran outsourcing kemarin coba dicek. Supaya kita buat catatan rekomendasi, kalau cuma 600 juta sekian, kita tambah 500 juta lagi lah, kita taruh 1 Miliar ke sana (insentif nakes). Jadi anggaran Silpa di Dinkes jangan dikeluarkan dulu, taruh di situ untuk tambah satu juta lagi bagi nakes di Ndao,” tegas Veky dalam forum tersebut.

Baca Juga :   Dugaan Nepotisme di SPPG Pengodua, Rekrutmen Tenaga Dapur MBG Dinilai Janggal

Veky menjelaskan bahwa beban hidup di wilayah kepulauan seperti Ndao Nuse sangat berat. Minimnya fasilitas tempat tinggal (mess), memaksa para nakes untuk menyewa rumah (kos), ditambah lagi dengan harga kebutuhan pokok (sembako) yang melonjak di wilayah terpencil.

“Kalau kita cuma kasih satu juta, mereka akan berpikir dua kali. Biaya transportasi kapal saja sudah habis. Kita harus kasih insentif lebih supaya mereka bisa menutupi biaya kos dan sembako. Orang hanya akan datang dan bertahan kalau ada nilai (insentif) yang lebih tinggi,” tambahnya.

DPRD Rote Ndao berharap dengan kenaikan insentif ini, para tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan merasa dihargai dan termotivasi untuk bertugas di wilayah kepulauan. Veky juga menekankan pentingnya sinkronisasi data anggaran agar kebijakan ini bisa segera dieksekusi.

“Kita dorong di Ndao dulu, karena semua orang sedang beramai-ramai keluar dari sana. Kita perlu tahu (memberi) kegembiraan bagi mereka yang bertahan,” tutupnya.

Sumber: PotretNTT.Com