Ujian Janji Politik Presiden Prabowo
Hendardi juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak bersikap pasif dengan dalih menghormati proses hukum. Menurutnya, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan kasus ini ditangani oleh lembaga yang independen.
“Janji Presiden untuk ‘mengejar koruptor sampai ke Antartika’ kini menghadapi ujian yang sesungguhnya. Tidak perlu ke Antartika, kasus korupsi triliunan rupiah ini berada di pelupuk mata,” tegas Hendardi.
Desakan untuk KPK dan Publik
Sebagai langkah konkret, SETARA Institute mendesak dua poin utama berikut:
KPK Harus Segera Mengambil Alih: KPK diminta tidak gamang dan segera menggunakan kewenangan progresifnya untuk mengambil alih perkara demi menghindari konflik kepentingan di internal Kejagung.
Penahanan Segera Terhadap Febrie: Febrie Adriansyah harus segera ditahan demi efektivitas penyidikan, mencegah potensi pelarian, serta menghindari penghilangan alat bukti atau intervensi saksi.
Di akhir pernyataannya, Hendardi mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan media massa untuk terus mengawal kasus ini secara ketat. Ia memperingatkan bahwa jika negara gagal membuktikan ketegasan hukum terhadap mantan pejabat tinggi, krisis kepercayaan ini berpotensi memicu pembangkangan sipil (civil disobedience) terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PotretNTT.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
